November 24, 2020

Warta Guru NTT.com

Pena Guru Milenial

Meluruskan Salah Kaprah Masyarakat Tentang “New Normal

meluruskan salah kaprah

Niko Taman

Pilih Untuk Berbagi

Diharapkan agar pemerintah tidak memakai sistem pemadaman kebakaran dalam penangan ancaman covid-19. Tunggu sampai kegiatan kampanye politik menjadi klaster terbesar penyebaran covid-19 baru dipikirkan tindakan penangannya. Langkah pencegahan dini harus terus ditingkatkan agar kita bisa sedikit demi sedikit mencoba berjuang memulihkan berbagai sektor kehidupan kita dari dampak wabah ini.

Keempat,

Petugas keamanan wajib melakukan patroli rutin untuk memastikan PERDA terkait protokol kesehatan betul-betul  dilaksanakan di tengah  masyarakat.Petugas di lapangan dapat bertindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan jika dipedomani dengan regulasi hukum yang jelas. Penertipan oleh aprat kepolisian terhadap warga yang berkepala batu dalam mematuhi protokol kesehatan selama ini tampaknya tidak banyak membantu menumbuhkan kedisiplinan diri masyarakat karena sangsi tegas atas pelanggaran tersebut belum diatur secara hukum. Adanya regulasi hukum memayungi aparat keamanan dalam menindak tegas semua pihak yang terbukti dengan sadar dan sengaja melanggar protokol kesehatan sebagi prisai pelindung terhadap wabah covid-19.

Sebenarnya masih banyak poin aturan hukum  yang bisa dirumuskan dalam PERDA penerapan protokol kesehatan tergantung urgensi kebutuhan penangan wabah covid-19 yang terjadi di tiap daerah di Indonesia.

Berdasarkan beberapa poin pemikiran yang telah dipaparkan penulis, dapat disimpulkkan bahwa masih masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan pasca pemerintah menerapkan kebijakan “New Normal” bukan saja karena masyarakat tidak disiplin dalam mematuhi himbauan pemerintah untuk mengiktui protokol kesehatan tetapi juga karena kesalahpamahan masyarakat tentang tujuan penerapan kebijakan tersebut.

“New Normal”sebagai sebuah tatanan hidup baru yang semula diharapkan mampu  menekan laju penyebaran covid-19 malah membuka peluang pelanggaran protokol kesehatan secara masif. Hal ini terbukti pada peningkatan jumlah kasus covid-19 pasca diterapkannya “New Normal”. Oleh karena itu, sosialisasi tentang tujuan kebijakan “New Normal” harus dilakukan secara terus menerus hingga masyarakat memiliki pemahaman benar tentang kebijakan tersebut dan mampu mebudayakannya dalam pola hidup keseharian.

Di samping itu, tiap daerah harus menerbitkan regulasi hukum terkait penerapan protokol kesehatan selama era “New Normal”. Aturan hukum yang disertai sangsi hukum amat diperlukan untuk menumbuhkan budaya kedisplinan diri mayarakat kita dalam mematuhi protokol kesehatan. Mental disiplin aturan dalam diri masyrakat kita tidak cukup dibangun dengan sebatas himbauan saja.

Penertiban pelanggaran protokol kesehatan akan berjalan efektif jika dilandasi dasar hukum yang jelas. Singkatnya, salah kaprah masyarakat tentang maksud kebijakan “New Normal” dapat diatasi dengan diberi pencerahan secara terus menerus melalui berbagai media sosial dan penegakan sangsi hukum yang tegas tanpa pandang bulu atas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Ini urgen sebab covid-19 itu nyata.

Penulis adalah alumni UNIKA St. Paulus Ruteng

Saat ini menjadi tenaga pendidik di SMA St. Klaus-Kuwu-Ruteng

 7,629 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini