November 24, 2020

Warta Guru NTT.com

Pena Guru Milenial

Meluruskan Salah Kaprah Masyarakat Tentang “New Normal

meluruskan salah kaprah

Niko Taman

Pilih Untuk Berbagi

Beberapa Poin Penting

Menurut hemat penulis, agar masyarakat tidak lagi salah kaprah tentang maksud penerapan “New Normal”, ada beberapa poin penting yang perlu dimasukan dalam PERDA tentang penerapan protokol kesehatan antara lain sebagai berikut :

Pertama,  

Setiap pemilik atau pengelola tempat publik seperti pasar, bank, rumah sakit, rumah makan, tempat belanja, atau tempat  publik lainnya diwajibkan untuk menerapkan standar protokol kesehatan. Menyediakan air dan  sabun pencuci tangan khusus (hand sanitizer) dan alat pengukur suhu tubuh bagi pengunjung mutlak menjadi bagian dari standar pelayanan yang diberikan. Demikian juga  instansi-instansi pemerintah wajib menjadi model dalam penerapan protokol kesehatan. Apabila terbukti melanggar protokol kesehatan, maka harus diberi sangsi tegas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERDA yang dimaksud.

Kedua,

Setiap warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pada saat bepergian atau mengunjungi tempat-tempat public harus dikenai denda/sangsi andministrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERDA. Pasca penerapan kebijakan”New Normal”, tidak sedikit warga masyarakat yang dengan sengaja tidak memakai masker saat berada dalam kerumunan. Mereka tidak terbeban sedikitpun dengan pelanggaran tersebut karena tidak adanya ancaman sangsi hukum atas kelalaian yang mereka lakukan.

Ketiga,

Sejauh penyebaran wabah belum menunjukan tren menurun,   masyarakat dilarang untuk mengadakan berbagai kegiatan  atau acara apa saja yang melibatkan kerumunan masal atau pengumpulan orang seperti, pesta syukur, pesta nikah, pesta sekolah atau  berbagai pesta adat. Pengecualian larangan ini dikhususkan untuk peristiwa duka atau kematian, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Larangan ini dipandang penting mengingat beberapa kegiatan tersebut telah terbukti menjadi klaster penyebaran covid-19.

Bila kita mencermati realita selama era “New Normal”, pelanggaran protokol kesehatan kerapkali terjadi dalam acara atau kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan masal. Jelas ini menjadi salah satu faktor peningkatan angka kasus covid-19 akhir-akhir ini. Apalagi saat ini sejumlah daerah di Indonesia sedang dalam persiapan untuk  melangsungkan PEMILUKADA. Kegiatan  kampanye politik yang kerap kali memobilisasi masa dalam jumlah besar dipastikan menjadi klaster penyebaran covid-19 yang sangat masif. 

Dilansir  dari KOMPAS.com edisi 10 September 2020 bahwa saat ini sudah terdapat sebanyak 60 orang calon kepala daerah yang terpapar covid-19. Ini baru jumlah calon kepala daerah yang sempat diambil tes swab dan belum termasuk masyarakat yang sempat berinteraksi dengan mereka. Ini adalah ancaman serius yang perlu dicegah sedini mungkin oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,   perlu diterbitkan PERDA khusus untuk menjamin penegakan protokol kesehatan selama  persiapan hingga pelaksanaan kampanye politik dari setiap Pasangan Calon (PASLON) yang akan bertarung dalam PEMILUKADA di tiap daerah di Indonesia.

Dengan adanya PERDA khusus terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye politik, PASLON dapat ikut bertanggung jawab atas setiap pelangggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan. PASLON yang berkepala batu terhadap protokol kesehatan harus ditindak tegas. Ini penting agar mereka tidak sekedar mengejar ambisi politik tetapi juga turut bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Singkatnya,  PERDA khusus ini harus menjadi acuan desain kegiatan kampanye yang adaptif terhadap situasi pandemic covid-19.

Baca juga : Peluang di Tengah Covid-19

 7,636 kali dilihat,  15 kali dilihat hari ini